Indonesia "Waspada, Etnis Tionghoa semakin banyak masuk kancah politik"

Secara personal turunan Tionghoa sudah lama sekali bermain pada wilayah politik praktis di negeri Bhineka Tunggal Ika bernama Republik Indonesia ini. Tetapi sebagai sebuah Parpol dengan entitas ke-Tionghoa-an tak bakal kita lihat, hal yang juga kita mudah melihatnya pada eksistensi Parpol lain dengan sandaran etnis.

Dari basis-basis priomordialis paling-paling yang telah dicatat dalam sejarah adalah partai berbendera agama, Parpol yang marak pada zaman Soekarno dan lalu difusi di zaman Soeharto.

Ahok, meski ia lebih sebagai birokrat daripada sebagai politisi, merupakan satu di antara begitu banyak orang-orang Tionghoa yang berkibar pada era demokrasi pasca reformasi di Indonesia.

Zaman ini memberikan kesempatan terbuka lebar bagi etnis Tionghoa untuk berpolitik. Inilah era menjadi ajang pembuktian walau banyak juga yang gagal.

Tahun ini adalah pengalaman pertama Yandi, 34 tahun, duduk sebagai anggota DPRD di Pontianak, Kalimantan Barat, setelah maju sebagai calon legislatif dalam pemilu 2014. Ambisi Yandy cukup tinggi: menjadi presiden pada 2030 mendatang adalah cita-cita jangka panjangnya. Dia tak sendiri, calon-calon politisi dari etnis Tionghoa dalam pemilu kali ini sudah banyak bermunculan baik di tingkat daerah hingga nasional.

Taipan media Hary Tanoesoedibyo misalnya dalam pemilu lalu tak ragu untuk terjun ke politik praktis dengan mendeklarasikan dirinya sebagai calon wakil presiden keturunan Tionghoa pertama lewat Partai Hanura.

Contoh lainnya adalah bos Lion Air Rusdi Kirana – pebisnis keturunan Tionghoa – juga secara terbuka menyatakan dukungan ke partai Islam, Partai

Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Marie Elka Pangestu mencatat sejarah sebagai menteri perempuan keturunan Tionghoa pertama di kabinet. Pada 2004 dia dipercaya memimpin pos kementerian perdagangan sebelum akhirnya didaulat menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif pada 2011 lalu.

Terlepas dari kontroversi dukung-mendukung parpol, munculnya warga etnis Tionghoa di panggung politik mencerminkan kebebasan dan demokrasi.

Sejak era kepeminpinan Abdurrahman Wahid, tembok batas diskriminasi atas warga Tionghoa memang perlahan terkikis selapis demi selapis.

Sofjan Wanandi – mantan aktivis 1966 berdarah Tionghoa – mengakui bahwa kini orang Tionghoa yang berpolitik dan duduk di pemerintahan sudah tidak lagi dianggap ‘ajaib’ oleh orang kebanyakan. “Keinginan (warga Tionghoa) untuk juga berpolitik dan jangan bisnis saja, itu sudah terjadi. Dan menurut saya baik, ada tanggung jawab sosial juga kepada bangsa, dulu kan tidak boleh.”“Saya melihat sudah tidak banyak resistensi lagi,” katanya.

 “Ini yang menggembirakan, etnis Tionghoa sudah mulai diterima dan diakui eksistensinya sebagi bagian integral dari bangsa Indonesia.”

Sebuah Sudut Pandang

Walau Bagaimanapun Etnis Tionghoa tidak bisa dibiarkan terlalu bebas dalam berpolitik di Indonesia, Jika dibiarkan begitu saja, mereka akan menjadi seperti binatang buas dan sangat liar. Pribumi akan menjadi budak-buadak mereka. Contohnya saja Ahok, dia berbuat sesuka hatinya terhadap rakyat. Jika tionghua berkuasa, kemungkinan besar Indonesia akan berubah wajah dari demokrasi menjadi komunis, dari jernih manjadi keruh. Siapa yang menjadi korban?, Tentunya kita semua, oleh karena itu sampai kapanpun, katakana STOP pada politikus cina untuk maju ke kursi pemerintahan.

"ini kabar yang mengembirkan bagi mereka dan menyedihkan serta menakutkan bagi pribumi"

Sumber : 

topikindo.com